JAKARTA – Negara pecahan Indonesia, Timor Leste, mengaku sangat tertarik dengan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu sebab, negara yang dipimpin Ramos Horta itu memiliki keinginan mendirikan lembaga anti korupsi seperti yang dibentuk pemerintah Indonesia ini.
Hal itu diungkapkan Presiden Sub Komisi Antikorupsi Parlemen Timor Leste, Cipriana Costa Pereira, dalam kunjungannya ke Kantor KPK di Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (29/4). Alasan utama ketertarikan Timor Leste terhadap KPK, kata Pereira, tentu saja terkait sejumlah upaya yang dilakukan KPK dalam memberangus korupsi di Indonesia.
"Kami sangat tertarik terhadap KPK dalam memberantas korupsi. Kami juga mempunyai cita-cita untuk mendirikan KPK di Timor Leste supaya pemberantasan korupsi di negara kami bisa dilakukan," lanjut Pereira.
Pereira menjelaskan, kunjungannya ke KPK ini untuk mempelajari bagaimana mendirikan lembaga seperti KPK serta belajar dalam memberantas korupsi. "Kami ingin memperoleh pengalaman dari KPK," cetusnya.
Pereira pun berjanji, pelajaran yang diterima dalam kunjungan ini akan diterapkan di negaranya. "Khususnya bagaimana metode, komposisi, dan undang-undang anti-korupsinya," pungkasnya. mahadir romadhon
Hal itu diungkapkan Presiden Sub Komisi Antikorupsi Parlemen Timor Leste, Cipriana Costa Pereira, dalam kunjungannya ke Kantor KPK di Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (29/4). Alasan utama ketertarikan Timor Leste terhadap KPK, kata Pereira, tentu saja terkait sejumlah upaya yang dilakukan KPK dalam memberangus korupsi di Indonesia.
"Kami sangat tertarik terhadap KPK dalam memberantas korupsi. Kami juga mempunyai cita-cita untuk mendirikan KPK di Timor Leste supaya pemberantasan korupsi di negara kami bisa dilakukan," lanjut Pereira.
Pereira menjelaskan, kunjungannya ke KPK ini untuk mempelajari bagaimana mendirikan lembaga seperti KPK serta belajar dalam memberantas korupsi. "Kami ingin memperoleh pengalaman dari KPK," cetusnya.
Pereira pun berjanji, pelajaran yang diterima dalam kunjungan ini akan diterapkan di negaranya. "Khususnya bagaimana metode, komposisi, dan undang-undang anti-korupsinya," pungkasnya. mahadir romadhon
Tidak ada komentar:
Posting Komentar