JAKARTA - Bupati Garut Agus Supriyadi divonis 7,5 tahun penjara di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Rabu (23/4). Ia dipersalahkan menyelewengkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut sebesar Rp 10,8 miliar.
Majelis hakim diketuai Mansyurdin Chaniago dalam amar putusannya juga menjatuhkan hukuman denda kepada Agus sebesar Rp 300 juta, subsidair 6 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp 8,183 miliar. Menurut Mansyurdin, Agus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 3 UU No 31/1999 yang telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Vonis itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 10 tahun penjara. Purnawirawan TNI ini dinyatakan mempergunakan dana APBD Kabupaten Garut untuk memperkaya diri dan membayar hutang pribadi. Agus juga dinyatakan menyalahgunakan jabatan sebagai Bupati Garut dengan memerintahkan para pejabat pengelola keuangan Garut untuk mencairkan dana APBD.
Atas putusan tersebut, Agus dan tim penasihat hukumnya akan mengajukan banding. Menurut Agus, putusan itu tidak adil dan jumlah uang pengganti yang dibebankan kepadanya tidak realistis. Sebab, uang pengganti sebesar Rp 8,183 milyar telah dikurangi dari harta benda yang telah disita oleh KPK.
“Semua yang terlibat dalam kasus ini juga harus ditahan. Kalau benar saya yang memerintahkan pencairan uang APBD, seharusnya yang diperintah juga ditangkap," ujarnya sembari mengatakan, sebuah tindak korupsi tidaklah mungkin dilakukan seorang diri.
Pada persidangan sebelumnya, kuasa hukum Agus, OC Kaligis, mengungkapkan bahwa para pejabat pengelola keuangan Garut telah menjadi tersangka terkait kasus ini. Mereka adalah mantan Sekretaris Daerah Achmad Muttaqin, mantan Asisten Sekretaris Daerah III Kuparman, serta tiga pejabat Garut, masing-masing Hidayat, Anton Heriyanto, dan Hengky Hermawan. ** mahadir romadhon
Majelis hakim diketuai Mansyurdin Chaniago dalam amar putusannya juga menjatuhkan hukuman denda kepada Agus sebesar Rp 300 juta, subsidair 6 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp 8,183 miliar. Menurut Mansyurdin, Agus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 3 UU No 31/1999 yang telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Vonis itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 10 tahun penjara. Purnawirawan TNI ini dinyatakan mempergunakan dana APBD Kabupaten Garut untuk memperkaya diri dan membayar hutang pribadi. Agus juga dinyatakan menyalahgunakan jabatan sebagai Bupati Garut dengan memerintahkan para pejabat pengelola keuangan Garut untuk mencairkan dana APBD.
Atas putusan tersebut, Agus dan tim penasihat hukumnya akan mengajukan banding. Menurut Agus, putusan itu tidak adil dan jumlah uang pengganti yang dibebankan kepadanya tidak realistis. Sebab, uang pengganti sebesar Rp 8,183 milyar telah dikurangi dari harta benda yang telah disita oleh KPK.
“Semua yang terlibat dalam kasus ini juga harus ditahan. Kalau benar saya yang memerintahkan pencairan uang APBD, seharusnya yang diperintah juga ditangkap," ujarnya sembari mengatakan, sebuah tindak korupsi tidaklah mungkin dilakukan seorang diri.
Pada persidangan sebelumnya, kuasa hukum Agus, OC Kaligis, mengungkapkan bahwa para pejabat pengelola keuangan Garut telah menjadi tersangka terkait kasus ini. Mereka adalah mantan Sekretaris Daerah Achmad Muttaqin, mantan Asisten Sekretaris Daerah III Kuparman, serta tiga pejabat Garut, masing-masing Hidayat, Anton Heriyanto, dan Hengky Hermawan. ** mahadir romadhon
Tidak ada komentar:
Posting Komentar